Bertepatan dengan momentum Hari anti Korupsi tahun 2019, Kemenpan RB menyelenggarakan Acara Apresiasi dan Penganugeran Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2019 bertempat di Birawa Hall, Selasa, 10 Mei 2019 .

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa perbaikan birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggarakan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara lebih cepat,tepat ,murah, tidak diskriminatif dan berkualitas.

 

Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap birokrasi untuk transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menuntut perbaikan birokrasi untuk terus dilakukan oleh pemerintah.

Lebih lanjut, Wakil Presiden RI menyampaikan bahwa sukses atau tidaknya agenda pembangunan akan sangat tergantung keberhasilan reformasi Birokrasi instansi pemerintah, utamanya unit pelayanan yang berdampak pada masyarakat dan dunia usaha.

Pada kesempatan tersebut, Wapres RI menyerahkan apresiasi kepada para pemimpin perubahan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Sementara itu, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

 

“Zona integritas dilakukan dengan membangun percontohan (role model) pada tingkat unit kerja pada instansi pemerintah sebagai unit menuju WBK/WBBM,” jelasnya.

 

Dilihat dari sisi jumlah unit kerja pelayanan yang diusulkan, tahun ini terdapat kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 247 persen. Dari 910 unit kerja pelayanan di tahun 2018, meningkat menjadi 2.246 unit kerja yang diusulkan di tahun 2019, dari 2.246 unit kerja tersebut, sebanyak 473 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBK dan 34 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBBM.

Pada Lingkungan Mahkamah Agung RI, Sebanyak 63 Unit kerja (Pengadilan) menjadi penerima predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2019 yang terdiri dari :

Lingkungan Peradilan Umum :

Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Semarang
Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
Pengadilan Tinggi Ambon
Pengadilan Negeri Bandung
Pengadilan Negeri Bekasi
Pengadilan Negeri Bogor
Pengadilan Negeri Gianyar
Pengadilan Negeri Gorontalo
Pengadilan Negeri Indramayu
Pengadilan Negeri Kediri
Pengadilan Negeri Martapura
Pengadilan Negeri Mojokerto
Pengadilan Negeri Muara Enim
Pengadilan Negeri Oelamasi
Pengadilan Negeri Pangkal Pinang
Pengadilan Negeri Pekanbaru
Pengadilan Negeri Sampit
Pengadilan Negeri Surabaya
Pengadilan Negeri Surakarta
Pengadilan Negeri Tangerang
Pengadilan Negeri Wates
Pengadilan Negeri Yogyakarta
Lingkungan Peradilan Agama :

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Mahkamah Syariáh Kualasimpang
Pengadilan Agama Bandung
Pengadilan Agama Banjarbaju
Pengadilan Agama Banjarmasin
Pengadilan Agama Batam
Pengadilan Agama Bekasi
Pengadilan Agama Blitar
Pengadilan Agama Gorontalo
Pengadilan Agama Indramayu
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Pengadilan Agama Jakarta Timur
Pengadilan Agama Jambi
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Pengadilan Agama Lamongan
Pengadilan Agama Makassar
Pengadilan Agama Martapura
Pengadilan Agama Mojokerto
Pengadilan Agama Pekanbaru
Pengadilan Agama Semarang
Pengadilan Agama Sumbawa Besar
Pengadilan Agama Sungguminahasa
Pengadilan Agama Tangerang
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Lingkungan Peradilan Militer

Pengadilan Militer Utama Jakarta
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer I – 06 Banjarmasin
Pengadilan Militer III – 12 Surabaya

Selain memberi penghargaan kepada 63 Satuan Kerja (Pengadilan) di lingkungan Mahkamah Agung, Kemenpan RB juga menganugerahi 14 pimpinan Pengadilan sebagai Tokoh Pelopor Perubahan Tahun 2019 :

Dr.H. Cicut Sutiarso, SH.,M.Hum
Alm. Drs. H. Patte, SH., MH
Dr. Drs. H. Murtadlo, SH.,MH
Drs. H. Basuni.,SH.,MH
Drs. H. Syaifuddin , SH.,M.Hum
Sutiyono, SH.
Muslim, SH.
I Nyoman Wiguna, SH., MH
Ninik Hendras Susilowati, SH.,MH
Marliyus MS, SH.,MH
Respatun Wisnu Wardoyo, SH
I Ketut gede , SH.,MH
Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH.
Dr. Sugiri Permana, S.Ag.MH
Ditemui di tempat yang sama, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr.Sunarto, SH., MH, menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh MA saat ini adalah bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia Peradilan.

MA ingin merubah paradigma untuk menjadi lebih proaktif menjemput apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat pencari keadilan. MA ingin menghadirkan “Tomorrow Is Today” dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

Target Mahkamah Agung bukan hanya mendapatkan WBK atau WBBM tetapi terwujudnya visi Mahkamah Agung yaitu Badan Peradilan Indonesia yang Agung dan Pimpinan MA berkomitmen bahwa pimpinan di Badan Peradilan harus menjadi role model, apabila tidak bisa, maka dipersilahkan untuk mundur atau kita yang mundurkan, Ujarnya.

Selaras dengan pernyataan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo menyampaikan bahwa Peradilan di Indonesia sekarang sudah berubah, konsentrasi MA adalah pelayanan prima untuk masyarakat.

 

Target MA kedepan adalah semua Peradilan Tingkat Pertama harus ber-Zona Integritas, Dibandingkan tahun Lalu, MA mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan jumlah sebanyak 7 unit kerja, di tahun 2019 unit kerja yang menerima predikat ZI menuju WBK menjadi 63 Unit kerja.

“Apresiasi dan Penganugrahan ini menjadi penyemangat dan pendorong bagi MA untuk menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat,” ucap Pudjoharsoyo di akhir Wawancara.(IP/PN)