Dalam rapat tersebut Ketua Pengadilan Tinggi kembali mengingatkan seluruh aparatur sipil Negara untuk taat terhadap disiplin kerja sebagaimana tertulis dalam Perma 7, 8, 9 Tahun 2016. Selain itu pimpinna juga menghimbau ASN untuk membaca dan mempelajari beberapa kebijakan penting dari Mahkamah Agung seperti; Perma no. 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI secara Elektronik ; Perma no. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta Perma no. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Ketua Pengadilan Tinggi Medan juga menyampaikan arahan terkait Rapat Kordinasi (Rakor) dan diskusi publik tentang perlindungan WNI di luar negeri bahwa Indonesia dan Asean sedang dalam darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sehingga perlu mendorong adanya tindakan tegas terhadap kasus TPPO. Vonis hakim/pengadilan terhadap kasus-kasus TPPO masih dianggap ringan sehingga tidak memberi efek jera bagi pelaku.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, bapak Herdi Agusten juga menambahkan untuk tetap memperhatikan kinerja penginputan SIPP bagi seluruh pejabat teknis terkait dalam rangka mengingkatkan kinerja dan meningkatkan nilai EIS Pengadilan Tinggi Medan. Kegiatan rapat pleno bulan Januari 2023 berakhir pukul 11.30. Dengan adanya kegiatan rapat pleno bulanan diharapkan menjadi wadah dialog interaktif pimpinan dengan warga Pengadilan Tinggi Medan