PRODUKTIVITAS PENGADILAN TINGGI MEDAN DALAM MEMUTUS PERKARA

Beban perkara pada Pengadilan Tinggi Medan tahun 2023 adalah sebanyak 2.970 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) perkara, yang terdiri dari perkara masuk sebanyak 2.698 (dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan) perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2022 sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan adalah sebanyak 2.771 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) perkara. Dengan demikian, rasio produktivitas penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Medan adalah sebesar 93,3 persen sehingga sisa perkara pidana tahun ini adalah sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) perkara, atau menurun 26, 83 persen lebih sedikit dari tahun 2022.

Dari keseluruhan jumlah perkara yang diputus tersebut 100 persen nya diputus tepat waktu dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, bahkan 80 persen diantaranya dapat diputus dalam waktu kurang dari 1,5 (satu setengah) bulan.

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung telah meluncurkan e-Court dan telah diimplementasikan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan dengan jumlah pengguna terdaftar atau advokat sebanyak 4.371 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu) akun, dan pengguna lainnya (non advokat) sebanyak 10.825 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh lima) akun.

E-Litigation (Persidangan online) juga telah diimplementasikan pada seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan dimana terdapat 23.107 (dua puluh tiga ribu seratus tujuh) perkara, yang terdaftar melalui e-Court dan 8.761 (delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu) perkara, diantaranya atau 37 persen dari total perkara terdaftar telah dilaksanakan dengan e-litigasi.

Perkara yang didaftar dan diselesaikan menggunakan sistem peradilan elektronik jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna layanan peradilan elektronik. Hal ini sebagai dampak positif dari percepatan implementasi sistem peradilan elektronik ketika terjadinya pandemi Covid-19, sehingga perlahan tapi pasti, ke depannya semua penyelesaian perkara akan bermigrasi dari penyelesaian perkara secara konvensional ke penyelesaian perkara secara elektronik.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DICAPAI PENGADILAN TINGGI MEDAN

Sejak Agustus 2022 sampai berakhirnya tahun 2023, Pengadilan Tinggi Medan telah berhasil mendapatkan berbagai prestasi dan penghargaan yang membanggakan, antara lain sebagai berikut:

1. Meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi pada tahun 2019;
2. Meraih predikat “A” (Excellent) Akreditasi Penjaminan Mutu sejak tahun 2018 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Meraih Peringkat Kedua sebagai penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dan e-Rekon tahun 2018.
4. Penghargaan sebagai Pengamanan BMN dengan peringkat kedua dalam kategori korwil yang memiliki satuan kerja di atas 15 satuan kerja tahun 2019.
5. Mendapatkan Penghargaan sebagai Korwil Pengadilan Tinggi Medan dalam kategori Penilaian Kepatuhan, Kelengkapan dan Validitas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021
6. Meraih Peringkat Ketiga Pengadilan Tinggi Umum dengan Jumlah Satker Peraih Anugerah Terbanyak pada Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2023;
7. Meraih peringkat Terbaik Kedua hasil penilaian Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah (UAPPA-W) Kategori Sedang dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara;
8. Meraih peringkat Terbaik Keempat Koordinator Pengelola Anggaran Terbaik Tingkat Wilayah Kategori Pagu Sedang dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara.
9. Meraih peringkat Terbaik Kedua Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah (UAPPA-W) Tahun 2022 Kategori Sedang dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara;

Pengadilan Tinggi Medan telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sejak tahun 2019, begitu juga salah satu pengadilan negeri di bawahnya, yaitu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2018.

Salah satu langkah konkrit yang dilakukan Pengadilan Tinggi Medan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan mengusulkan pembentukan pengadilan baru yang mana telah disetujui untuk proses selanjutnya oleh Dirjen Badan Peradilan Umum sebanyak 4 (empat) Pengadilan Neger baru, yaitu: 1. Pengadilan Negeri Samosir (pemekaran dari Pengadilan Negeri Balige); 2. Pengadilan Negeri Nias Selatan (pemekaran dari Pengadilan Negeri Gunung Sitoli); 3. Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan (pemekaran dari Pengadilan Negeri Padang Sidempuan); 4. Pengadilan Negeri Batubara (pemekaran dari Pengadilan Negeri Kisaran).