Membangun Sistem Keuangan MA: Kemandirian Anggaran Memerlukan Komitmen Politik Hukum<\/p>\n
Oleh : Dr. H. A.S. PUDJOHARSOYO., SH., M. Hum<\/strong><\/p>\n Hakim Agung MA RI \/ Sekretaris Mahkamah Agung Periode 2016-2020<\/em><\/p>\n <\/p>\n Pendahuluan<\/strong><\/p>\n Presiden Prabowo Subianto\u00a0\u00a0 mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280%, sebuah komitmen politik yang patut diapresiasi.<\/p>\n Namun pertanyaannya: apakah ini sudah cukup? Ataukah kita masih memerlukan reformasi struktural yang lebih fundamental untuk memastikan Mahkamah Agung (MA) dan Badan Peradilan lainnya\u00a0 dapat menjalankan fungsinya tanpa “genggaman” keuangan dari cabang kekuasaan lain?<\/p>\n Kemandirian anggaran bukan sekedar isu administrative. ini adalah jantung dari prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers<\/em><\/strong>) yang menjadi tulang punggung negara hukum demokratis. Seperti yang dikatakan\u00a0Montesquieu<\/em>:\u00a0“Tidak ada kebebasan jika kekuasaan peradilan tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif.”<\/em><\/strong>\u00a0Ketika peradilan bergantung pada eksekutif untuk anggarannya, independensi yang dijamin konstitusi menjadi ilusi. Dalam Konteks tersebut diatas, penulis mencoba\u00a0 menganalisis kondisi sistem keuangan MA Indonesia saat ini, membandingkannya dengan standar ideal dan praktik internasional, serta mengeksplorasi komitmen politik hukum yang diperlukan untuk mewujudkan kemandirian anggaran yang sejati.<\/p>\n Antara Jargon Kemerdekaan dan Realitas Ketergantungan<\/strong><\/p>\n Kerangka Hukum yang Paradoks<\/strong><\/p>\n Konstitusi Indonesia menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman melalui Pasal 24 ayat (1) UUD 1945:\u00a0“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”<\/em>\u00a0UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman lebih lanjut\u00a0menegaskan bahwa pengadilan harus bebas dari campur tangan pihak luar<\/em>. Namun, dalam praktiknya,\u00a0terdapat kontradiksi fundamental antara jaminan kemerdekaan peradilan dan mekanisme penganggaran yang justru menciptakan ketergantungan<\/em>.[1]<\/a><\/p>\n Undang \u2013 Undang\u00a0 No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 81A ayat 1,\u00a0 hanya menyatakan bahwa\u00a0“anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam APBN”<\/em>\u00a0(), tanpa memberikan jaminan otonomi dalam penyusunan dan persetujuannya[2]<\/a>. Dan yang lebih problematis, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menempatkan MA dalam mekanisme yang sama dengan kementerian dan lembaga lainnya, di mana Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk\u00a0“mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran”<\/em>\u00a0(Pasal 7 ayat 2 huruf b UU 1\/2004).[3]<\/a>\u00a0Ini berarti eksekutif memiliki\u00a0gatekeeper power<\/em><\/strong>, yaitu kemampuan untuk mengkaji ulang, memodifikasi, bahkan memangkas usulan anggaran peradilan sebelum disetujui DPR.<\/p>\n Angka yang Minim, Dampak yang Luas<\/strong><\/p>\n Data anggaran MA dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Anggaran MA meningkat dari Rp 8,3 triliun (2017) menjadi Rp 11,9 triliun (2023), namun angka ini hanya mewakili 0,36% dari total APBN[4]<\/a>. Sebagai perbandingan, Kepolisian RI menerima Rp 117,4 triliun\u00a0 atau 3,5% APBN, hampir 10 kali lipat anggaran MA yang harus mengelola seluruh sistem peradilan nasional yang\u00a0 mencakup empat lingkungan peradilan\u00a0 yaitu\u00a0 peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, danperadilan\u00a0 tata usaha negara dengan ribuan pengadilan di seluruh nusantara.[5]<\/a><\/p>\n Lebih ironis lagi, ketika pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada 2025, MA merasakan dampak signifikan: tunjangan transportasi hakim hanya cukup untuk 6 bulan, sidang keliling (mobile courts<\/em>) dibatasi, relokasi hakim tertunda, program pelatihan dipangkas, dan perjalanan dinas internasional dihapuskan sama sekali[6]<\/a>. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi dampaknya langsung pada\u00a0akses keadilan bagi masyarakat,<\/em><\/strong>\u00a0terutama di daerah terpencil yang bergantung pada sidang keliling.<\/p>\n Kesejahteraan Hakim<\/strong><\/p>\n Selama 12 tahun (2012-2024), gaji hakim tidak mengalami penyesuaian meskipun inflasi terus meningkat.[7]<\/a>\u00a0Berdasarkan PP 94\/2012, hakim pengadilan tingkat pertama kelas IA khusus menerima tunjangan jabatan Rp 19,6 juta per bulan , naik dari Rp 14 juta setelah revisi 2024. Sementara hakim agung menerima Rp 72,85 juta hingga Rp 121,6 juta untuk Ketua MA[8]<\/a>. Meskipun terdengar memadai, banyak hakim masih menyewa rumah, kekurangan fasilitas keamanan, dan merasa kesejahteraan mereka tidak sebanding dengan tanggung jawab dan risiko profesi.<\/p>\n Stagnasi kesejahteraan ini berbahaya bukan hanya bagi moral hakim, tetapi juga membuka celah korupsi. Seperti yang ditekankan Presiden Prabowo: “Kita ingin hakim-hakim kita hidup baik, berkualitas hidup baik, terhormat, sehingga tidak bisa disuap… Hakim tidak boleh dibeli oleh siapa pun.”[9]<\/strong><\/a><\/em>\u00a0Komitmen kenaikan gaji 280% yang diumumkan pertengahan 2025 adalah langkah positif, namun persoalannya lebih dari sekedar nominal\u00a0\u201ctanpa kemandirian anggaran struktural, kesejahteraan hakim tetap rentan menjadi alat tawar politik\u201d<\/em><\/p>\n Pelajaran dari Prinsip Internasional dan Praktik Komparatif.<\/strong><\/p>\n Prinsip Internasional tentang Kemandirian Anggaran Peradilan<\/strong><\/p>\n Standar internasional secara konsisten mengakui kemandirian anggaran sebagai elemen esensial independensi peradilan.\u00a0UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary (1985)<\/em>, menegaskan kewajiban negara untuk\u00a0“menyediakan sumber daya yang memadai agar peradilan dapat menjalankan fungsinya dengan baik”<\/em>\u00a0(Artikel 7).[10]<\/a>\u00a0Venice Commission<\/em><\/strong>\u00a0dalam laporannya tahun 2010 lebih spesifik menyatakan bahwa peradilan harus didanai\u00a0“secara stabil berdasarkan kriteria objektif dan transparan<\/em><\/strong>,”<\/em>\u00a0dan keputusan alokasi dana\u00a0“harus diambil dengan penghormatan penuh terhadap independensi peradilan.”[11]<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n Prinsip kuncinya<\/strong>\u00a0adalah:\u00a0peradilan harus berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dan tidak boleh menghadapi pemotongan anggaran yang diskresioner<\/em>\u00a0sebagai bentuk tekanan politik.\u00a0Venice Commission<\/em><\/strong>\u00a0merekomendasikan keterlibatan dewan kehakiman (judicial council<\/em>) sebagai perantara antara peradilan dan parlemen untuk melindungi dari manipulasi politik sekaligus menjaga akuntabilitas demokratis.[12]<\/a><\/p>\n Model\u00a0 Philipina dan Afrika Selatan<\/strong><\/p>\n Philipina<\/strong>\u00a0memberikan contoh menarik dengan jaminan konstitusional yang eksplisit. Pasal VIII Ayat 2 Konstitusi Filipina menyatakan:\u00a0“Kekuasaan kehakiman menikmati otonomi fiskal.”<\/em><\/strong>\u00a0 Dan yang lebih penting, konstitusi melarang legislatif mengurangi anggaran di bawah tahun sebelumnya, dan setelah disetujui, dana\u00a0“secara otomatis dan teratur dirilis.”[13]<\/strong><\/a><\/em>\u00a0Pada 2025, Presiden Ferdinand Marcos Jr. menandatangani\u00a0Judiciary Fiscal Autonomy Act<\/em>\u00a0yang memperkuat otonomi dengan memungkinkan Mahkamah Agung menyampaikan anggaran langsung ke Kongres, dan Department of Budget Management harus melepaskan 1\/12 dari total anggaran setiap bulan secara otomatis tanpa diskresi eksekutif.[14]<\/a><\/p>\n Afrika Selatan<\/strong>\u00a0sedang dalam transisi menuju independensi institusional penuh. Meskipun Pasal 165 Konstitusi menjamin independensi peradilan, secara historis anggaran dikelola melalui Departemen Kehakiman (eksekutif<\/em>). Namun pada 2025, pemerintahan\u00a0Presiden Ramaphosa<\/em><\/strong>\u00a0berkomitmen untuk memberikan\u00a0independensi institusional dua tingkat.\u00a0<\/em><\/strong>: (1) independensi individual hakim dalam memutus perkara (sudah tercapai), dan (2) independensi institusional dalam mengelola anggaran dan operasi (sedang direalisasikan).[15]<\/a>\u00a0Office of Chief Justice<\/em>\u00a0dialokasikan R2,7 miliar dengan peningkatan 5,5%, dan Ketua Mahkamah Agung akan melapor langsung ke Parlemen tentang operasi dan anggaran mirip\u00a0model Auditor General<\/em>\u00a0mempertahankan pengawasan demokratis tanpa mengorbankan independensi.[16]<\/a><\/p>\n Belanda<\/strong>\u00a0menawarkan model berbeda dengan\u00a0Council for the Judiciary\u00a0<\/em>yang mengelola dan mendistribusikan anggaran peradilan menggunakan sistem\u00a0performance-based budgeting<\/em>\u00a0yang canggih dengan perhitungan “biaya per kasus<\/em>.”[17]<\/a>\u00a0Pendekatan berbasis formula ini memastikan alokasi sumber daya objektif sambil mempertahankan otonomi peradilan dalam manajemen internal.<\/p>\n Pelajaran Bagi Indonesia<\/strong><\/p>\n Studi komparatif menunjukkan bahwa tidak ada satu model universal, tetapi ada\u00a0elemen-elemen kunci yang konsisten<\/strong>:<\/p>\n Indonesia memiliki beberapa elemen ini (anggaran terpisah dalam APBN), namun kehilangan komponen kritis:\u00a0tidak ada jaminan konstitusional eksplisit untuk otonomi anggaran, tidak ada perlindungan dari modifikasi eksekutif, dan tidak ada mekanisme penyampaian langsung ke DPR.<\/em><\/p>\n Tantangan Mewujudkan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung.<\/strong><\/p>\n \u00a0Struktural-Legal<\/strong><\/p>\n Tantangan pertama bersifat\u00a0struktural-legal<\/strong>, Seperti dijelaskan sebelumnya, kerangka hukum keuangan negara (UU 17\/2003 dan UU 1\/2004)\u00a0memperlakukan MA sebagai\u00a0kementerian\/lembaga<\/em>\u00a0biasa<\/strong>, memberikan Menteri Keuangan kewenangan untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.[18]<\/a>\u00a0Ini menciptakan\u00a0titik intervensi eksekutif<\/em><\/strong>\u00a0yang secara\u00a0inheren<\/em><\/strong>\u00a0bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Selama kerangka hukum ini tidak diubah, kemandirian anggaran tetap akan menjadi wacana, bukan realitas.<\/p>\n Pada Oktober 2025, seorang advokat bernama\u00a0Viktor Santoso Tandiasa<\/strong>\u00a0mengajukan\u00a0judicial review<\/strong>\u00a0ke Mahkamah Konstitusi, menantang konstitusionalitas pasal-pasal yang memungkinkan eksekutif memodifikasi anggaran peradilan.[19]<\/a>\u00a0Dia berargumen bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin\u00a0“kekuasaan yang merdeka”<\/strong>\u00a0harus diinterpretasikan sebagai mencakup otonomi anggaran, dan kewenangan Kementerian Keuangan hanya boleh bersifat\u00a0“verifikasi kepatuhan administratif,”<\/em><\/strong>\u00a0bukan perubahan substansif. Keputusan MK dalam kasus ini dapat menjadi\u00a0game-changer<\/em><\/strong>\u00a0dengan menetapkan preseden konstitusional untuk otonomi anggaran.<\/p>\n \u00a0Politik-Ekonomi<\/strong><\/p>\n Tantangan kedua adalah\u00a0politik-ekonomi<\/em><\/strong>. Dalam ruang fiskal yang terbatas dengan banyak prioritas bersaing, seperti pendidikan 20%, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, peradilan seringkali dipandang sebagai\u00a0overhead<\/em>\u00a0ketimbang\u00a0investasi produktif<\/em><\/strong>. Seperti yang diamati oleh hakim\/analis\u00a0Ahmad Syahrus Sikti<\/strong>:\u00a0“Keengganan aktor politik untuk memperjuangkan kemandirian anggaran peradilan adalah dosa kolektif.”[20]<\/strong><\/a><\/em>\u00a0Diskusi anggaran peradilan menjadi\u00a0“komoditas politik pragmatis”<\/em><\/strong>\u00a0yang terfokus\u00a0pada “penghidupan dan dompet aparatur peradilan”<\/em><\/strong>\u00a0ketimbang prinsip konstitusional yang lebih besar.[21]<\/a><\/p>\n Ada pula resistensi dari Kementerian Keuangan yang enggan melepaskan kewenangan. Kontrol anggaran memberikan\u00a0leverage<\/em><\/strong>\u00a0politik terhadap peradilan. Bentuk tekanan halus yang dapat digunakan tanpa harus melakukan intervensi langsung terhadap putusan pengadilan. Ini adalah apa yang oleh peneliti konstitusional disebut sebagai\u00a0“korupsi negara melalui perencanaan anggaran”<\/strong>. Merupakan bentuk\u00a0korupsi judicial\u00a0<\/em>paling berbahaya karena bersifat sistemik.[22]<\/a><\/p>\n Institusional-Kultural<\/strong><\/p>\n Tantangan ketiga bersifat\u00a0institusional-kultural<\/em><\/strong>. Meskipun\u00a0“Sistem Satu Atap”<\/strong>\u00a0diterapkan sejak 2004 yang memindahkan pengawasan administratif pengadilan dari departemen eksekutif ke MA,[23]<\/a>\u00a0implementasinya belum memenuhi janji penuh dalam hal pengelolaan anggaran. Seperti dianalisis oleh\u00a0Indonesia at Melbourne<\/em><\/strong>:\u00a0“Sistem Satu Atap… belum memenuhi janjinya”<\/em><\/strong>\u00a0terkait manajemen anggaran, dan hakim\u00a0“masih mengeluhkan kurangnya fasilitas yang memadai.”<\/em><\/strong>[24]<\/a><\/p>\n Lebih problematis adalah warisan korupsi yang merusak kepercayaan publik. Banyaknya hakim yang dihukum karena suap oleh KPK menciptakan keraguan politik untuk meningkatkan alokasi sumber daya tanpa reformasi akuntabilitas. Peradilan memerlukan sumber daya memadai untuk berfungsi independen, namun politisi enggan memberikan sumber daya karena persepsi korupsi.\u00a0Sementara korupsi itu sendiri sebagian diakibatkan oleh kesejahteraan yang tidak memadai dan ketergantungan finansial.<\/em><\/strong><\/p>\n Kurangnya mobilisasi publik juga menjadi hambatan. Berbeda dengan isu pendidikan atau kesehatan yang menyentuh kehidupan sehari-hari, kemandirian anggaran peradilan adalah “isu yang lebih seksi yang luput dari perhatian kolektif kita,”<\/strong>\u00a0seperti yang diungkapkan Sikti.[25]<\/a>\u00a0Tanpa tekanan publik yang kuat, momentum politik untuk reformasi struktural sulit dibangun.<\/p>\n Komitmen Politik Hukum yang Diperlukan<\/strong><\/p>\n Komitmen Eksekutif<\/strong><\/p>\n Komitmen Presiden Prabowo untuk menaikkan gaji hakim hingga 280% adalah langkah signifikan dan patut diapresiasi.[26]<\/a>\u00a0Ini menunjukkan kesadaran eksekutif tentang pentingnya kesejahteraan hakim untuk integritas peradilan.\u00a0Namun, komitmen ini harus diperluas melampaui penyesuaian gaji menuju reformasi structural<\/strong>. Pemerintah harus:<\/p>\n DPR sebagai\u00a0Guardian<\/em>\u00a0Pemisahan Kekuasaan<\/strong><\/p>\n DPR memiliki peran krusial sebagai lembaga yang mengontrol\u00a0power of the purse<\/em><\/strong>.\u00a0Komitmen politik DPR diperlukan untuk<\/em><\/strong>\u00a0:<\/p>\n Namun, data menunjukkan kesenjangan antara retorika dan realitas. Meskipun Presiden Prabowo berkomitmen meningkatkan kesejahteraan hakim, anggaran MA untuk 2026 justru turun menjadi Rp 10,87 triliun\u2014penurunan yang dapat “berdampak pada pemenuhan hak dan fasilitas hakim”<\/em><\/strong>\u00a0menurut Sekretaris MA.[29]<\/a>\u00a0Ini mengungkapkan bahwa\u00a0komitmen politik masih rapuh dan memerlukan pengawasan publik yang ketat<\/em><\/strong><\/p>\n <\/p>\n Akuntabilitas sebagai Prasyarat Otonomi<\/strong><\/p>\n Peradilan sendiri harus menunjukkan komitmen melalui\u00a0akuntabilitas dan transparansi<\/em><\/strong>. Otonomi anggaran bukan berarti kebebasan tanpa pengawasan, sebaliknya justru memerlukan standar akuntabilitas yang lebih tinggi.\u00a0 Maka oleh karena itu Mahkamah Agung harus:<\/p>\n MA telah menunjukkan kapasitas fiskal dengan mencapai 13 kali berturut-turut opini audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian<\/em><\/strong>) dari BPK.[31]<\/a>\u00a0Ini adalah aset yang harus dipertahankan dan diperkuat sebagai bukti bahwa peradilan layak mendapat kepercayaan dalam pengelolaan anggaran otonom.<\/p>\n Peran IKAHI dan Masyarakat Sipil<\/strong><\/p>\n Gerakan cuti bersama hakim Oktober 2024 yang diorganisir oleh Hakim \u2013 Hakim Muda dan didukung oleh IKAHI menunjukkan bahwa\u00a0hakim bersedia mengorganisir diri untuk memperjuangkan hak mereka<\/em>.[32]<\/a>\u00a0Namun, energi ini harus ditransformasikan dari tuntutan kesejahteraan jangka pendek ke advokasi reformasi struktural jangka panjang. IKAHI, bersama organisasi masyarakat sipil seperti\u00a0LeIP<\/em>\u00a0(Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan<\/em><\/strong>),\u00a0ICW<\/em>\u00a0(\n
\n
\n
\n